{"id":30,"date":"2024-10-18T03:07:54","date_gmt":"2024-10-18T03:07:54","guid":{"rendered":"http:\/\/54.254.223.175\/?p=30"},"modified":"2024-10-28T04:40:41","modified_gmt":"2024-10-28T04:40:41","slug":"training-kerja-probation-dibayar-atau-tidak","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.bisadaya.com\/blog\/training-kerja-probation-dibayar-atau-tidak\/","title":{"rendered":"Training Kerja Tetap Digaji atau Tidak? Simak Ketentuannya"},"content":{"rendered":"\n

Masa training kerja, atau yang biasa disebut masa probation, adalah periode yang diberikan perusahaan kepada karyawan baru untuk menilai performa dan kesesuaian mereka sebelum resmi diangkat sebagai karyawan tetap. Sesuai Pasal 60 Undang-Undang No. 13\/2003 tentang Ketenagakerjaan, masa ini biasanya berlangsung antara 1 hingga 3 bulan.<\/p>\n\n\n\n

Bagi calon karyawan atau fresh graduate<\/em>, penting untuk memahami apa saja yang terjadi selama masa probation, termasuk aturan mengenai gaji dan hak-hak yang berlaku. Pengetahuan ini dapat membantu Anda mempersiapkan diri lebih baik dalam memasuki dunia kerja dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban Anda. <\/p>\n\n\n\n

Mari pelajari lebih lanjut agar siap menjalani masa probation dengan percaya diri!<\/p>\n\n\n\n

Aturan Gaji Karyawan Probation<\/h2>\n\n\n\n

Masa probation adalah waktu evaluasi yang menentukan apakah seorang karyawan baru sesuai dengan kebutuhan perusahaan sebelum diangkat sebagai karyawan tetap. Selama masa ini, perusahaan tetap wajib memenuhi hak karyawan, termasuk pembayaran gaji yang sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n

Baca Juga: Komplit! Hak Karyawan PKWT atau Kontrak UU Cipta Kerja<\/a><\/strong><\/p>\n\n\n\n

Menurut Pasal 60 dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan<\/a>, masa probation hanya berlaku untuk karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan maksimal berlangsung selama 3 bulan. Untuk karyawan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), atau karyawan kontrak, masa probation ini tidak diperbolehkan.<\/p>\n\n\n\n

Walaupun aturan umumnya adalah masa probation maksimal 3 bulan, beberapa perusahaan mungkin memiliki kebijakan berbeda dan memperpanjang durasi masa ini hingga 6 bulan jika diperlukan. Hal ini tergantung pada kebijakan internal perusahaan yang bersangkutan. Berikut adalah beberapa poin penting terkait masa probation:<\/p>\n\n\n\n

    \n
  1. Masa probation hanya untuk karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).<\/li>\n\n\n\n
  2. Jangka maksimal masa probation yaitu 3 bulan.<\/li>\n\n\n\n
  3. Selama masa probation, gaji tidak boleh di bawah upah minimum yang ditetapkan.<\/li>\n\n\n\n
  4. Persyaratan probation harus tercantum dalam perjanjian kerja tertulis atau dapat disampaikan secara lisan dan tercantumkan dalam surat pengangkatan.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    <\/p>\n\n\n\n

    Memahami ketentuan masa probation ini akan membantu Anda lebih siap dalam menghadapi tahapan awal pekerjaan dan mengetahui hak-hak Anda selama masa percobaan tersebut.<\/p>\n\n\n\n

    Karyawan Training Berhak atas Gaji?<\/h2>\n\n\n
    \n
    \"training<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

    <\/p>\n\n\n\n

    Jika Anda bertanya apakah masa training kerja dibayar atau tidak, Pasal 60 ayat 2 dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan jawaban yang jelas. Aturan tersebut menyebutkan bahwa karyawan dalam masa training tetap berhak menerima gaji, dan perusahaan dilarang membayar di bawah upah minimum yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n

    Dalam praktiknya, karyawan training umumnya menerima gaji sesuai Upah Minimum Kabupaten\/Kota (UMK), tetapi beberapa perusahaan memberikan upah sekitar 80% dari total gaji pokok selama masa ini. Penghitungan gaji dan pajak karyawan dalam masa probation juga bergantung pada sistem pembayaran, apakah sistem bulanan atau harian. <\/p>\n\n\n\n

    Berikut contoh penghitungan keduanya:<\/p>\n\n\n\n

    1. Contoh gaji probation dengan sistem bulanan<\/strong><\/h3>\n\n\n\n

    Arif bekerja di perusahaan swasta di Jakarta dengan status lajang dan gaji pokok Rp5 juta per bulan. Karena gaji Arif melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp54 juta per tahun, maka gajinya dikenai pajak penghasilan PPh 21<\/a>.<\/p>\n\n\n\n